4 hours ago
6
Muna – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari, Ruslan, membeberkan adanya keluhan masyarakat terkait dugaan melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyentuh angka Rp20 ribu per liter sejak 10 Agustus 2026. Kondisi itu dinilai sangat membebani aktivitas ekonomi warga, sehingga memerlukan langkah responsif dari pihak berwenang.
Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sultra itu mendesak pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan penyebab tingginya harga BBM tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok BBM. Pemerintah juga perlu memeriksa distribusi BBM hingga ke tingkat masyarakat.
“Harga BBM eceran sudah mencapai Rp20 ribu per liter. Ini bukan persoalan kecil. Pemerintah harus turun langsung dan melihat kondisi masyarakat di lapangan,” kata Ruslan kepada Kendariinfo, Rabu (12/8/2026).
Ia mempertanyakan perbedaan antara klaim ketersediaan stok pasokan dengan fenomena harga mahal yang masih dirasakan warga di tingkat pengecer.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Turun ke lapangan dan lihat faktanya. Kalau stok memang tersedia, mengapa masyarakat harus membeli BBM dengan harga sampai Rp20 ribu per liter?” ujarnya.
Ruslan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan pihak terkait untuk mencari penyebab kenaikan harga tersebut.
Ia menyebut Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta instansi pengawasan perlu bersama-sama memeriksa kondisi distribusi BBM di Muna.
“Kami mendesak Pemkab Muna jangan hanya menunggu laporan. Turun langsung. Cek kondisi SPBU, cek ketersediaan BBM, cek distribusinya, dan cari tahu apa yang menyebabkan harga di tingkat eceran bisa mencapai Rp20 ribu,” tegasnya.
Ruslan juga meminta pemerintah harus menyampaikan kondisi sebenarnya kepada masyarakat. Penjelasan mengenai ketersediaan pasokan, kata Ruslan, harus sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian. Mereka tidak membutuhkan alasan yang berputar-putar. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Dari sisi pengawasan, Ruslan meminta Disperindag memperketat pengawasan terhadap perdagangan BBM di lapangan. Ia menilai hal tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi.
“Kalau ada persoalan dalam distribusi, segera benahi. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan biarkan masyarakat menjadi pihak yang terus dirugikan,” jelasnya.
Ia menilai kenaikan harga BBM dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Biaya transportasi berpotensi meningkat dan kemudian ikut mendorong kenaikan harga barang serta kebutuhan pokok.
“BBM bukan sekadar soal bahan bakar kendaraan. Ini berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika BBM mahal, biaya hidup masyarakat juga ikut terdorong naik,” tambahnya.
Karena itu, Ruslan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum kondisi tersebut makin membebani masyarakat.
“Jangan tunggu masyarakat makin resah baru pemerintah bergerak. Hari ini harga eceran sudah Rp20 ribu. Pemerintah harus menjawab, apa yang terjadi dan apa solusi konkretnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ruslan juga meminta Pertamina dan pemerintah daerah mengevaluasi pola distribusi BBM di Kabupaten Muna. Evaluasi tersebut diperlukan agar BBM dapat diterima masyarakat dengan harga yang wajar.
“Kami ingin semua pihak terkait turun bersama. Jangan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi pengawasan harus duduk bersama dan menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.
Ruslan memastikan mahasiswa akan mengawal persoalan tersebut, agar kebutuhan dasar masyarakat tidak makin terbebani akibat persoalan distribusi dan pengawasan BBM.
“Kami akan mengawal persoalan ini. Kalau ada masalah distribusi, benahi. Kalau ada persoalan pengawasan, perkuat. Yang jelas, masyarakat tidak boleh terus menjadi korban,” pungkasnya.
Post Views: 8
