1 day ago
13
Kendari – Asap hitam telanjur mengepul di halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ketika mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari menggelar demonstrasi, Senin (25/5/2026) siang. Bau karet terbakar menyebar di tengah barisan massa aksi.
Di tengah keriuhan itu, Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Louis Sengka, merampas ban bekas yang belum sempat dibakar dari tangan massa aksi.
“Tidak ada bakar ban,” bentaknya.
Mahasiswa sempat terdiam. Beberapa di antaranya lalu mencoba kembali mengambil ban bekas tersebut. Edwin bergeming. Tangannya tetap menggenggam ban sambil kembali melontarkan peringatan.
“Saya bilang tidak ada yang bakar ban.” tegas Edwin, memberi peringatan ulang.
“Sudah dikasih hati mau jantung lagi,” sambungnya, sebelum akhirnya ban bekas itu disita petugas.
Bentakan itu menjadi pukulan mundur bagi massa aksi. Mereka menarik diri menuju kawasan luar halaman Kantor DPRD Sultra. Kendati demikian, mereka tidak pulang. Pengeras suara kembali dinyalakan dan orasi terus bergema dari barisan massa.
Aksi itu digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai kian membebani masyarakat. Dalam orasi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UHO Kendari, Windu Tirta Arum, dirinya menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah hingga dugaan menguatnya kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan utama. Massa menilai program tersebut berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan, sementara kebutuhan dasar di sektor itu dinilai masih jauh dari kata terpenuhi.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyinggung pembangunan sejumlah markas batalion TNI di Sultra yang disebut memunculkan kekhawatiran akan menguatnya militerisme di ruang sipil.
Suara protes turut diarahkan pada aktivitas tambang di wilayah permukiman warga Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel); hingga maraknya tambang ilegal yang dinilai terus beroperasi tanpa penindakan tegas.
“Banyak tambang ilegal di Sulawesi Tenggara, tidak pernah tersentuh aparat kepolisian. Apakah Aparat kepolisian dibayar oleh petinggi-petinggi itu,” tegas Windu.
Aksi demontrasi tetap bertahan sampai sore hingga akhirnya Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, serta sejumlah anggota dewan lain turun menemui massa untuk menerima aspirasi.
Mahasiswa Kecam Sikap Arogan Kapolresta Kendari
Tindakan Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Louis Sengka, dalam merespons aksi mahasiswa menuai kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UHO Kendari.
Menteri Kebijakan Publik dan Isu Strategis BEM UHO Kendari, Ildam, menilai bentakan yang dilontarkan Edwin kepada massa aksi merupakan bentuk intimidasi verbal. Ia menyebut sikap tersebut justru mencederai ruang demokrasi yang semestinya dilindungi aparat penegak hukum.
“Kami sangat kecewa,” ujar Ildam.
“Mengecam keras ucapan Kapolresta Kendari yang terkesan mengintimidasi massa aksi. Demonstrasi adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi, bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan ancaman dan kesombongan kekuasaan,” tegasnya, Senin (25/5).
Bagi Ildam, sikap yang ditunjukkan Edwin mencerminkan wajah represif petugas terhadap gerakan mahasiswa.
“Jangan pernah menganggap kebebasan berpendapat sebagai belas kasihan aparat. Hak demokrasi bukan hadiah dari polisi. Itu hak rakyat yang dijamin negara,” terangnya.
Post Views: 9
