3 hours ago
4
Kendari – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Aliansi Gabungan Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus terlibat saling dorong dengan petugas satuan polisi (satpol) pamong praja (PP) saat aksi demonstrasi di Sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/6/2026).
Kericuhan terjadi saat massa aksi berupaya masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan tuntutan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan evaluasi program makan bergizi gratis (MBG).
Aksi demonstrasi diawali dengan long march dari perempatan Jalan Abdullah Silondae menuju DPRD Sultra. Sebelum bergerak ke DPRD Sultra, mahasiswa sempat memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan membentangkan tong sampah di badan jalan.
Massa kemudian bergeser sekitar 50 meter menuju DPRD Sultra. Setibanya di lokasi, mahasiswa langsung masuk ke dalam gedung utama DPRD Sultra.
Tak lama berselang, Kasatpol PP Sultra, Hamim Imbuh, memerintahkan anggotanya untuk memukul mundur massa yang telah memasuki gedung. Perintah tersebut memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas satpol PP.
Bentrokan terjadi saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar di lingkungan DPRD Sultra. Lagu yang rutin diperdengarkan itu menjadi latar saat mahasiswa dan petugas terlibat aksi dorong-dorongan.
Kericuhan kemudian berlanjut hingga ke pelataran gedung DPRD Sultra. Sejumlah mahasiswa yang merasa mendapat tindakan represif memilih mundur dan berkumpul di sekitar mobil pengeras suara.
Massa selanjutnya melakukan pendataan terhadap peserta aksi yang diduga menjadi korban pemukulan. Setelah itu, para pimpinan organisasi mahasiswa bergantian menyampaikan kecaman atas tindakan yang mereka alami selama aksi berlangsung.
“Saya bersumpah, besok kami akan kembali melakukan aksi terkait kejadian ini. Kalian sungguh biadab,” ujar Ketua PC PMII Kendari, Rahmat Al Mubaraq.
Meski sempat berlangsung ricuh, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima dalam audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Sultra Hery Asiku dan Anggota DPRD Sultra La Isra. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi serta menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
“Kami menuntut kejelasan sikap DPRD Sultra terhadap persoalan ini. Apakah lembaga ini memiliki kajian mendalam terhadap kebijakan pemerintah tersebut?” ujar Rahmat.
Menanggapi tuntutan itu, Hery Asiku menyatakan DPRD Sultra tidak bisa langsung mengeluarkan sikap resmi terkait isu yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, keputusan harus melalui pembahasan dan kajian bersama seluruh anggota dewan.
“Setiap anggota memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda-beda. Kami tidak bisa langsung memutuskan tanpa melalui proses kajian bersama anggota dewan lainnya,” ujar Hery.
Post Views: 18
